Pemerintah menargetkan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Jakarta yang dijadwalkan selesai pada Oktober 2024. PDN ini akan menjadi pusat konsolidasi dan interoperabilitas data pemerintah di kawasan Jabodetabek.
Andi Yuniantoro, Chief Executive Officer Xindo Jogja, mengungkapkan bahwa PDN yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan upaya pemerintah untuk mencapai kedaulatan data serta sistem pemerintahan berbasis elektronik. Data sektoral yang terpisah akan dikonsolidasi menjadi satu sumber kebenaran tunggal (single source of truth) di PDN.
Saat ini, data tersebar di berbagai tempat, sehingga harus dimanfaatkan agar pengambil kebijakan dapat membuat keputusan berdasarkan data. Associate Professor Monash University Indonesia, Ika Karlina Idris, menekankan bahwa data harus divisualisasikan dan diberi cerita agar dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan. Digital leadership juga menjadi krusial dalam hal kedaulatan data, dimana pemimpin di tingkat pusat maupun daerah menggunakan data sebagai dasar dalam mengambil keputusan.
Pemerintah juga diharapkan memberikan insentif kepada instansi yang membuat kebijakan berdasarkan data. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih kuat dalam mempertahankan argumentasinya.
