Jakarta – Pengamat Politik Hendri Satrio alias Hensat mengakui sulit berharap pada netralitas aparat negara. Ia mengatakan hal tersebut karena melihat kondisi saat ini, di mana salah satu kandidat peserta Pilpres 2024 adalah anak dari Presiden Jokowi yang sedang berkuasa saat ini.
“Kita harus siap-siap kalau pada kenyataannya pemilu 2024 tidak netral. Nanti saya malah diiketawain karena berharap aparat negara netral,” kata Hensat di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023.
Ia mengatakan bahwa jika Jokowi benar-benar netral, maka seharusnya saat makan siang bersama tiga kandidat presiden berbicara kepada Prabowo Subianto. Menurutnya, jika Jokowi benar-benar netral, dia seharusnya mengonfirmasikan kepada Prabowo bahwa ia tidak akan mengizinkan Gibran menjadi bakal calon wakil presiden.
Menurut Hensat, jika menggunakan analogi sederhana, pihak yang melakukan kecurangan biasanya adalah pihak yang sebenarnya lemah dan pasti kalah.
Hensat menambahkan bahwa sebaliknya, jika ada pihak yang takut terjadi kecurangan, maka biasanya dia adalah pihak yang sebenarnya kuat.
Namun, kata Hensat, jika pihak yang kuat ternyata takut akan kecurangan, maka ini menciptakan keheranan. Sebab, menurutnya, ada kemungkinan pihak yang kuat tersebut tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatannya.
Hensat memberikan contoh kasus kecurangan pemilu yang terjadi di masa Orde Baru. Dia menyebutkan bahwa kecurangan itu terjadi saat Pemilu 1992.
Menurut Hensat, untuk kondisi saat ini tidak tepat untuk menyuarakan ketidakadilan dengan mengajak masyarakat golput di pemilu. Justru masyarakat harus menggunakan hak pilihnya agar penguasa yang ingin terus menerus berkuasa tidak menang dalam pemilu.
Hensat mengikuti perjuangan reformasi yang ingin membatasi kekuasaan. Namun, yang terjadi saat ini menurutnya menunjukkan indikasi kekuasaan yang ingin terus menerus berlangsung.
Menurutnya, istilah “nepo baby” terjadi di panggung politik nasional Pilpres 2024. Menurutnya, separah apapun zaman Orde Baru, Presiden Soeharto tidak pernah melanggar aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hensat juga mengkritisi alasan pembagian bantuan sosial (bansos) digelontorkan bersamaan dengan pelaksanaan pilpres.
Di sisi lain, Hensat menambahkan bahwa dalam pelaksanaan pemilu, persoalannya bukan semata soal yang memilih tapi juga pihak yang menghitung perolehan suara. Dia pun memuji kubu Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang terus menerus mengangkat suara soal kecurangan pemilu.
Hensat menambahkan bahwa ia sulit membayangkan bagaimana seorang bapak yang menjabat presiden membiarkan anaknya kalah dalam pilpres.
Oleh karena itu, Hensat menyarankan untuk memberikan dukungan kepada KPU bahwa KPU dan segenap jajarannya akan baik-baik saja. Hal ini agar KPU jujur dan tidak terjadi kecurangan seperti di Mahkamah Konstitusi.
Sumber: www.viva.co.id
